MENGENAL TAPERA (penulis : N.Budi Arianto Wijaya)

Tabungan Perumahan Rakyat, yang selanjutnya disebut Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh Peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

Tapera disiapkan sebagai salah satu alternatif sumber dana murah jangka panjang dalam rangka pembiayaan perumahan. Dengan demikian tujuan pengelolaan Tapera yaitu menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi Peserta. Untuk proses pengelolaannya yaitu melalui penyimpanan yang dilakukan oleh Peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. Dana Tapera tersebut antara lain untuk :

1.   memberikan pemenuhan kepada setiap orang atas hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. memberikan pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sampai saat ini masih mengalami kesenjangan yang cukup tinggi, baik dilihat dari Sisi kesenjangan rumah terbangun dan rumah dibutuhkan (backlog) maupun angka kebutuhan setiap tahunnya

3.   memberikan solusi atas permasalahan pembiayaan perumahan, antara lain daya beli masyarakat berpenghasilan rendah (affordability), ketersediaan dana (availability), akses ke sumber pembiayaan (accessibility) , dan keberlanjutan pembiayaan (sustainability)

4.   menyediakan dana efektif jangka panjang untuk pembiayaan perumahan yang murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu dana dengan suku bunga terjangkau yang sekaligus mampu menanggulangi ketidaksesuaian antara jangka waktu membayar biaya dan jangka waktu pengembalian atau tenor kredit pemilikan rumah.

Penyelenggaraan Tapera merupakan pengelolaan Tapera dan pengelolaan sumber biaya operasional dan aset BP Tapera untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi Peserta. Pengelolaan Tapera merupakan kegiatan untuk menghimpun dana masyarakat yang dilakukan secara bersama dan saling tolong menolong antar-Peserta untuk menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi Peserta.

Penyelenggaraan sistem pembiayaan membutuhkan dukungan dari berbagai pilar pembangunan perumahan lainnya. Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib menjamin bahwa penyelenggaraan sistem pembiayaan harus berjalan secara terpadu dengan program perencanaan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, serta mendorong pemberdayaan lembaga keuangan bukan bank dalam pengerahan dan pemupukan dana tabungan perumahan dan dana lainnya khusus untuk perumahan.

Pengelolaan Tapera  meliputi:

1.         pengerahan Dana Tapera

2.         pemupukan Dana Tapera

3.         pemanfataan Dana Tapera

Dana Tapera adalah dana amanat milik seluruh Peserta yang merupakan himpunan Simpanan beserta hasil pemupukannya. Pengerahan Dana Tapera dilakukan untuk pengumpulan dana dari Peserta. Pengumpulan dana  dilakukan pada Rekening Dana Tapera. Dana Tapera adalah dana amanat milik seluruh Peserta yang merupakan himpunan Simpanan beserta hasil pemupukannya.

Peserta adalah pekerja dan peserta mandiri, Setiap Pekerja dan Pekerja Mandiri  yang berpenghasilan paling sedikit sebesar Upah minimum wajib menjadi Peserta.Pekerja Mandiri  yang berpenghasilan dibawah Upah minimum dapat menjadi Peserta.Peserta  telah berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin pada saat mendaftar.Yang dimaksud dengan Pekerja adalah:

a.   calon Pegawai Negeri Sipil

b. pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

c.   prajurit Tentara Nasional Indonesia

d.   prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia

e.   anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

f.     pejabat negara

g.   Pekerja/buruh badan usaha milik negara/daerah

h.   Pekerja/buruh badan usaha milik desa

i.     Pekerja/buruh badan usaha milik swasta

j.   Pekerja yang tidak termasuk Pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i yang menerima Gaji atau Upah. Yang dimaksud dengan "Pekerja yang tidak termasuk Pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i yang menerima Gaji atau Upah" antara lain warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat dalam waktu 6 (enam) bulan.

Pendaftaran Dan Identitas Kepesertaan

Pekerja  wajib didaftarkan sebagai Peserta oleh Pemberi Kerja kepada BP Tapera.Pekerja Mandiri  harus mendaftarkan dirinya sendiri menjadi Peserta kepada BP Tapera.Didaftarkan  atau mendaftarkan sekurang-kurangnya memberikan data yang harus diisi secara lengkap dan benar :

1.   nama

2.   nomor identitas tunggal.

Pekerja  Pekerja Mandiri  dapat memilih prinsip pengelolaan Tapera sesuai dengan prinsip konvensional atau prinsip syariah.

Peserta diberikan nomor identitas kepesertaan yang ditetapkan dan dikelola oleh BP Tapera. nomor identitas kepesertaan adalah nomor identitas kepesertaan yang bersifat unik dan menggambarkan paling sedikit memuat tanggal saat mendaftar, jenis kelamin, regional, jenis prinsip kepesertaan, dan tanggal lahir. Yang dimaksud bersifat unik adalah nomor identitas kepesertaan yang bersifat khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Peserta.

Kepesertaan pada BP Tapera mulai berlaku sejak nomor identitas kepesertaan diterbitkan oleh BP Tapera.Nomor identitas kepesertaan digunakan sebagai bukti kepesertaan, pencatatan administrasi, Simpanan, dan akses informasi Tapera.

Nomor identitas kepesertaan  terhubung dengan nomor identitas tunggal pemodal sebagaimana diadministrasikan oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian.Peserta menjadi pemilik unit penyertaan investasi,Unit penyertaan investasi  merupakan satuan ukuran yang menunjukkan kepentingan setiap Peserta.

Lembaga penyimpanan dan penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Bank Kustodian adalah Bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan usaha jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Perubahan Data

Dalam hal terjadi perubahan data Peserta Pekerja, Peserta harus menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar kepada Pemberi Kerja.Pemberi Kerja setelah menerima perubahan data  menyampaikan perubahan data kepada BP Tapera paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak data diterima. Yang dimaksud dengan perubahan data antara lain Upah, nama alamat perusahaan, dan identitas.  

Dalam hal Peserta Pekerja pindah tempat kerja atau dimutasi, Pemberi Kerja yang lama dan Pemberi Kerja yang baru wajib melaporkan Pekerja dimaksud kepada Bank Kustodian melalui BP Tapera.Dalam hal terjadi perubahan data Peserta Pekerja Mandiri, Peserta menyampaikan laporan perubahan data secara lengkap dan benar kepada BP Tapera.

Besaran Simpanan

Simpanan Peserta Pekerja dibayarkan oleh Pemberi Kerja dan Pekerja,Simpanan Peserta Pekerja Mandiri dibayarkan oleh Pekerja Mandiri.Besaran Simpanan Peserta sebagaimana ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari:

1.   Gaji atau Upah yang dilaporkan setiap bulan untuk Peserta Pekerja

2. Penghasilan rata-rata setiap bulan dalam 1 (satu) tahun takwim sebelumnya dengan batas tertentu untuk Peserta Pekerja Mandiri. Batas tertentu adalah besaran Penghasilan yang diperoleh dalam setiap aktifitas usaha.

Besaran Simpanan Peserta ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari Gaji atau Upah untuk Peserta Pekerja dan Penghasilan untuk Peserta Pekerja Mandiri.Besaran Simpanan Peserta  untuk Peserta Pekerja ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan Pekerja sebesar 2,5% (dua koma lima persen).Besaran Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Peserta Pekerja Mandiri ditanggung sendiri oleh Pekerja Mandiri.

Dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran Simpanan Peserta  dilaksanakan dengan ketentuan untuk:

Pekerja yang menerima Gaji atau Upah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara

a. Pekerja/buruh badan usaha milik negara diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara

b.        Pekerja/buruh badan usaha milik daerah diatur oleh pemerintah daerah setelah berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri

c. Pekerja/buruh badan usaha milik desa diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa

d. Pekerja/buruh badan usaha milik swasta diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan

e.   Pekerja yang tidak termasuk Pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan e yang menerima Gaji atau Upah diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, dalam mengatur mengenai dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran Simpanan Peserta  berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Besaran Simpanan Peserta  dapat dilakukan evaluasi.Perubahan besaran Simpanan Peserta berdasarkan hasil evaluasi  ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Mekanisme Penyetoran Simpanan

BP Tapera harus menyimpan catatan rekening individu Peserta yang menggambarkan saldo Simpanan Peserta yang dibuat oleh Bank Kustodian.Saldo Simpanan Peserta  dicatat sebagai saldo yang dimiliki oleh setiap Peserta atas jumlah Simpanan dan hasil pemupukannya.

Peserta membayar Simpanan kepada Rekening Dana Tapera di Bank Kustodian, melalui Bank Penampung, atau pihak yang menyelenggarakan mekanisme pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Bank Kustodian. Pihak yang menyelenggarakan mekanisme pembayaran lainnya" antara lain koperasi, kantor pos, dan minimarket.

Simpanan Peserta terbagi dalam alokasi dana pemupukan, dana pemanfaatan, dan dana cadangan dengan komposisi persentase tertentu yang ditetapkan oleh BP Tapera.Komposisi persentase tertentu  ditetapkan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

Dana pemupukan  merupakan persentase Dana Tapera yang penggunaannya untuk diinvestasikan melalui mekanisme KIK.Dana pemanfaatan merupakan persentase Dana Tapera pada Rekening Dana Tapera yang dipergunakan untuk pembiayaan perumahan Peserta dengan tingkat bunga atau margin lebih rendah dari tingkat bunga atau margin pembiayaan perumahan komersial yang ditetapkan oleh BP Tapera.

Dana Cadangan  merupakan dana pada Rekening Dana Tapera yang dipergunakan untuk membayar Simpanan Peserta yang telah berakhir kepesertaannya.Dana pemanfaatan  yang belum digunakan dan dana cadangan  harus disimpan dalam bentuk deposito.

Peserta yang melakukan pembayaran Simpanan berhak memperoleh unit penyertaan investasi.Bank Kustodian wajib mencatat penerimaan Simpanan ke dalam rekening setiap Peserta.Bank Kustodian wajib menghitung nilai aktiva bersih Dana Tapera pada setiap hari bursa. Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di bursa yaitu hari senin sampai dengan hari jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh bursa.Mekanisme pencatatan unit penyertaan dan penghitungan unit penyertaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pasar modal.

Pemberi Kerja wajib membayar Simpanan Peserta yang menjadi kewajibannya dan memungut Simpanan Peserta yang menjadi kewajiban Pekerjanya yang menjadi Peserta.Pemberi Kerja wajib menyetorkan Simpanan  setiap bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dari bulan Simpanan yang bersangkutan ke Rekening Dana Tapera.Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, Simpanan dibayarkan pada hari kerja pertama setelah hari libur tersebut.

Peserta Pekerja Mandiri wajib menyetorkan sendiri Simpanan ke dalam Rekening Dana Tapera.Penyetoran Simpanan  dilakukan melalui Bank Kustodian, Bank Penampung, atau pihak lainnya.Peserta Pekerja Mandiri wajib membayar Simpanan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.Apabila tanggal 10 (sepuluh)  jatuh pada hari libur, Simpanan dibayarkan pada hari kerja pertama setelah hari libur tersebut.

Penonaktifan Peserta Dan Berakhirnya Kepesertaan

Jika Peserta tidak membayar Simpanan, status kepesertaan Tapera dinyatakan nonaktif, sehingga mempunyai implikasi tidak memiliki akses pemanfaatan pembiayaan perumahan.Status kepesertaan Tapera dapat diaktifkan kembali setelah Peserta melanjutkan pembayaran Simpanan.Peserta yang status kepesertaan Taperanya nonaktif  rekening kepesertaannya tetap tercatat di BP Tapera. Yang dimaksud dengan rekening kepesertaannya tetap tercatat di BP Tapera adalah dana Peserta yang status kepesertaannya nonaktif masih akan tercatat sebagai Simpanan Peserta dan dananya tetap dikembangkan.

Kepesertaan Tapera berakhir karena:

1.   telah pensiun bagi Pekerja;telah pensiun bagi pekerja maksudnya adalah usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Usia pensiun bagi pekerja swasta selesai dengan ketentuan dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

2.   telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pekerja Mandiri

3.   Peserta meninggal dunia

4.  Peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai Peserta selama 5 (lima) tahun berturut-turut .Tidak memenuhi lagi kriteria sebagai Peserta selama 5 (lima) tahun berturut-turut maksudnya adalah peserta yang tidak lagi memiliki Gaji, Upah, atau penghasilan selama 5 (lima) tahun berturut-turut termasuk karena cacat total atau karena pemutusan hubungan kerja yang dibuktikan selama 5 (lima) tahun berturut-turut tidak melakukan setoran Simpanan.

Peserta yang berakhir kepesertaannya  berhak memperoleh pengembalian Simpanan dan hasil pemupukannya.Simpanan dan hasil pemupukannya wajib diberikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah kepesertaannya dinyatakan berakhir.Peserta memperoleh pengembalian Simpanan dan hasil pemupukan Dana Tapera berdasarkan jumlah unit penyertaan yang dimiliki Peserta dikalikan nilai aktiva bersih per unit penyertaan pada tanggal berakhirnya kepesertaan.Simpanan dan hasil pemupukan  dibayarkan oleh BP Tapera melalui Bank Kustodian.

Peserta yang berakhir kepesertaannya karena telah pensiun atau telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun  dapat kembali menjadi Peserta yang merupakan Pekerja Mandiri selama masih memenuhi persyaratan sebagai Peserta dan   berakhir kepesertaannya apabila:

1.   meninggal dunia

2.   mengundurkan diri dan mengklaim pengembalian Simpanan.

Mekanisme Pemupukan Dana Tabungan Perumahan Rakyat

Pemupukan Dana Tapera dilakukan untuk meningkatkan nilai Dana Tapera.Pemupukan Dana Tapera dilakukan oleh Manajer Investasi dalam bentuk KIK yang portofolio investasinya ditempatkan pada instrumen investasi dalam negeri. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemupukan Dana Tapera dilakukan dengan prinsip konvensional atau prinsip syariah.

1.   Pemupukan Dana Tapera dengan prinsip konvensional  dilaksanakan melalui instrumen investasi berupa :

a.   deposito perbankan

b.   surat utang pemerintah pusat

c.   surat utang pemerintah daerah

d.   surat berharga di bidang perumahan dan kawasan permukiman

e. bentuk investasi lain yang aman dan menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.   Pemupukan Dana Tapera dengan prinsip syariah  dilaksanakan melalui instrumen investasi berupa :

a.   deposito perbankan syariah

b. surat utang pemerintah pusat atau sukuk, yang dimaksud  adalah surat berharga syariah negara.
c. surat utang pemerintah daerah atau sukuk, yang dimaksud adalah surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.

d.  surat berharga syariah di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau

e. bentuk investasi lain yang aman dan menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan aman dan menguntungkan adalah sepanjang telah dilaksanakan prinsip kehati-hatian didalam mengelola instrumen investasi dalam upaya untuk meminimalisasi risiko investasi harus tetap diupayakan untuk meningkatkan nilai Dana Tapera, antara Iain dan tidak terbatas pada efek yang diterbitkan untuk pembiayaan infrastruktur, efek beragun aset, dan dana investasi real estat.

Dalam rangka pemupukan Dana Tapera, Manajer Investasi dan Bank Kustodian melakukan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kontrak Investasi Kolektif,  adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dan Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif serta Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

Pemupukan Dana Tapera  diadministrasikan oleh Bank Kustodian badan usaha milik negara atau yang terafiliasi.Manajer Investasi dan Bank Kustodian  ditunjuk dan terikat perjanjian kerja sama dengan BP Tapera.Manajer Investasi dan Bank Kustodian dilarang memiliki hubungan afiliasi kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal negara.Pemupukan Dana Tapera dilakukan sesuai dengan kebijakan investasi yang ditetapkan oleh komite investasi KIK dan dituangkan dalam KIK.Komite investasi KIK  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemupukan pada instrumen investasi dalam bentuk deposito perbankan dan deposito perbankan syariah harus memperhatikan kondisi keuangan Bank.Pemupukan pada instrumen investasi dalam bentuk surat berharga di bidang perumahan dan kawasan permukiman atau surat berharga syariah di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bentuk investasi lain yang aman dan menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit memiliki peringkat layak investasi atau yang setara.Peringkat layak investasi atau yang setara  diterbitkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal.

BP Tapera menunjuk Manajer Investasi dan Bank Kustodian dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak BP Tapera mulai beroperasi.Manajer Investasi  dapat ditunjuk lebih dari 1 (satu).BP Tapera hanya menunjuk 1 (satu) Bank Kustodian. Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Manajer Investasi yang melakukan pemupukan Dana Tapera yang dialokasikan  diberikan imbal jasa dengan memperhatikan:

1.   asas efisiensi untuk mendukung tersedianya dana murah jangka panjang; dan

2.   kinerja Manajer Investasi.

Imbal jasa untuk Manajer Investasi dari jasa pemupukan Dana Tapera dihitung dari persentase tertentu nilai aktiva bersih dana pemupukan.Persentase imbal jasa untuk Manajer Investasi dituangkan dalam KIK

BP Tapera menetapkan imbal jasa untuk Bank Kustodian dalam mengadministrasikan dan menatausahakan Dana Tapera.Imbal jasa untuk Bank Kustodian  sebesar persentase tertentu dari Dana Tapera.Persentase imbal jasa Bank Kustodian dituangkan dalam kontrak penunjukan Bank Kustodian.

Tingkat Hasil Pemupukan Dan Pemanfaatan Dana Tabungan Perumahan Rakyat

BP Tapera melakukan evaluasi tingkat hasil pemupukan Dana Tapera yang dilakukan oleh Manajer Investasi.Tingkat hasil pemupukan Dana Tapera  paling sedikit sebesar rata-rata tingkat suku bunga deposito standar yang berlaku pada Bank pemerintah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.Tingkat hasil pemupukan Dana Tapera sudah mempertimbangkan komponen biaya pengelolaan pemupukan Dana Tapera.

BP Tapera menetapkan skema pembiayaan perumahan dengan suku bunga yang terjangkau bagi Peserta yang memenuhi persyaratan dan kriteria.Skema pembiayaan perumahan  meliputi skema pembiayaan untuk pemilikan rumah, pembangunan rumah, atau perbaikan rumah.Skema pembiayaan perumahan  ditetapkan dengan memperhatikan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.Peserta yang telah mengikuti program tabungan perumahan dapat diusulkan menjadi Peserta prioritas dalam pemanfaatan skema pembiayaan perumahan. Yang dimaksud Peserta yang telah mengikuti program tabungan perumahan  antara lain Aparatur Sipil Negara yang menjadi anggota Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil dan mahasiswa atau pemuda peserta program tabungan perumahan yang melanjutkan tabungannya menjadi Tapera.

Pemanfaatan Dana Tapera dilakukan untuk pembiayaan perumahan bagi Peserta.Pembiayaan perumahan bagi Peserta  meliputi pembiayaan:

1.   pemilikan rumah

2.   pembangunan rumah

3.   perbaikan rumah.

Pembiayaan perumahan  disalurkan melalui Bank atau Perusahaan Pembiayaan yang khusus menangani pembiayaan perumahan dan yang ditunjuk oleh BP Tapera.Dalam penyaluran pembiayaan perumahan, Bank atau Perusahaan Pembiayaan memperoleh dana dari Bank Kustodian dan menyerahkan aset berupa efek kepada Bank Kustodian dalam nilai yang sama.Bank atau Perusahaan Pembiayaan wajib melaporkan pelaksanaan penyaluran pembiayaan perumahan kepada BP Tapera dan Bank Kustodian.Yang dimaksud dengan efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan KIK, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.Yang dimaksud dengan "nilai yang sama" adalah jumlah dana yang diterima Bank atau Perusahaan Pembiayaan sama dengan nilai efek yang diberikan kepada Bank Kustodian dalam hal efek yang diberikan adalah surat utang dengan kupon bunga atau jumlah dana yang diterima Bank atau Perusahaan Pembiayaan lebih kecil dari nilai efek yang diberikan kepada Bank Kustodian dalam hal efek yang diberikan adalah surat utang tanpa kupon bunga.

Untuk mendapatkan pembiayaan perumahan , Peserta harus memenuhi persyaratan:

1.   mempunyai masa kepesertaan paling singkat 12 (dua belas) bulan

2.   termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah

3.   belum memiliki rumah

4.   menggunakannya untuk pembiayaan pemilikan rumah pertama, pembangunan rumah pertama, atau perbaikan rumah pertama.

Peserta yang merupakan PNS aktif yang pokok tabungannya dialihkan menjadi saldo awal sebagai Peserta yang jumlahnya melebihi jumlah Simpanan wajib selama 12 (dua belas) bulan dapat dikategorikan sebagai Peserta yang masa kepesertaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Untuk mendapatkan pembiayaan perumahan , BP Tapera mengatur penilaian kelayakan Peserta oleh Bank atau Perusahaan Pembiayaan.Pembiayaan perumahan bagi Peserta dilaksanakan dengan urutan prioritas berdasarkan kriteria:

1.   lamanya masa kepesertaan

2.   tingkat kelancaran membayar Simpanan

3.   tingkat kemendesakan kepemilikan rumah

4.   ketersediaan dana pemanfaatan.

Sumber Biaya Operasional Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat

Biaya operasional BP Tapera berasal dari hasil pengelolaan modal awal.Modal awal  bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.Kekayaan negara yang dipisahkan  berupa penyertaan modal negara.Pemerintah berwenang untuk dapat menarik dana hasil pengelolaan atas modal awal BP Tapera dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan BP Tapera.

Dalam hal terjadi kekurangan hasil pengelolaan modal awal untuk biaya operasional BP Tapera, kekurangannya dipenuhi dari sebagian hasil pemupukan Dana Tapera yang telah direalisasikan.Sebagian hasil pemupukan Dana Tapera yang telah direalisasikan  dibatasi paling banyak 5% (lima persen) dari hasil pemupukan.Dana Tapera bukan merupakan aset dari BP Tapera.

Aset, Sumber Dan Penggunaan Aset Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat

Pengelolaan aset BP Tapera dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.Aset BP Tapera bersumber dari:

1.   modal awal dari Pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan

2.   hasil pengembangan aset BP Tapera, merupakan hasil pengelolaan atas modal awal BP Tapera untuk memenuhi kebutuhan biaya kegiatan operasional atau untuk kegiatan investasi BP Tapera.

3.   sebagian dari hasil pemupukan Dana Tapera yang digunakan untuk menutup kekurangan pengelolaan modal awal guna memenuhi biaya operasional BP Tapera

4.   sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aset BP Tapera dapat digunakan untuk  :

a.         operasional BP Tapera

b.         investasi BP Tapera.

Biaya kegiatan operasional BP Tapera  terdiri dari biaya personel dan biaya nonpersonel.

Aset BP Tapera yang digunakan untuk biaya personel  meliputi:

a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya untuk komisioner, deputi komisioner;ditetapkan oleh Komite Tapera

b.     Gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi karyawan BP Tapera; ditetapkan oleh Komisioner Komisioner sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c.     honorarium, insentif, dan manfaat tambahan lainnya untuk Komite Tapera akan diatur dengan Peraturan Presiden

Aset BP Tapera yang digunakan untuk biaya nonpersonel  berupa belanja barang. Yang dimaksud dengan biaya nonpersonel antara lain belanja alat tulis kantor, biaya sewa, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya komunikasi, biaya pemasaran, biaya pemeliharaan, dan biaya nonpersonel lainnya.

Pengelolaan aset BP Tapera untuk kegiatan investasi BP Tapera  dilakukan untuk meningkatkan nilai aset BP Tapera.Kegiatan investasi BP Tapera  dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal dan bentuk investasi yang dikembangkan melalui penempatannya pada instrumen investasi dalam negeri yang aman dan menguntungkan.Kegiatan pengelolaan aset BP Tapera untuk kegiatan investasi BP Tapera dapat dilakukan melalui Manajer Investasi.Kegiatan investasi BP Tapera  dilakukan melalui instrumen investasi pasar uang dan pasar modal yang aman dan menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja

Pemberi Kerja berhak mendapatkan informasi dari BP Tapera mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera.Informasi mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera  disediakan oleh Bank Kustodian.

Pemberi Kerja berkewajiban untuk:

1.   mendaftarkan Pekerja sebagai Peserta

2.  melakukan pemungutan Simpanan yang menjadi tanggung jawab Pekerja sebagai Peserta melalui pemotongan Gaji atau Upah

3. menyetor Simpanan yang menjadi tanggung jawabnya dan menyetorkan hasil pemungutan Simpanan yang menjadi tanggung jawab Pekerja sebagai Peserta disertai dengan daftar perincian pembayaran Simpanan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan

4.   melakukan pemutakhiran data Pekerja yang terkait dengan kepesertaan Tapera

5. menyimpan seluruh laporan daftar perincian pembayaran Simpanan yang menjadi tanggung jawabnya dan Pekerja.

Selain berkewajiban diatas , Pemberi Kerja wajib melanjutkan kepesertaan dari Pekerja yang baru diterima yang sebelumnya telah menjadi Peserta dengan melaporkan nomor identitas kepesertaan dan membayar Simpanan Tapera terhitung sejak terjadinya hubungan kerja.

Hak dan Kewajiban Peserta

Hak Peserta  tidak dibedakan antara Peserta Pekerja dan Peserta Pekerja Mandiri.Peserta berhak untuk:

1.   mendapatkan pemanfaatan Dana Tapera

2.   memperoleh nomor identitas kepesertaan dan nomor rekening individu

3. menerima pengembalian Simpanan beserta hasil pemupukannya pada akhir masa kepesertaan

4.   mendapatkan informasi dari BP Tapera mengenai kondisi dan kinerja Dana Tapera

5.   mendapatkan informasi atas penempatan Dana Tapera dari Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian

6.  mendapatkan informasi dari Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian mengenai posisi nilai kekayaan atas Simpanan dan hasil pemupukannya.

Peserta wajib membayar Simpanan setiap bulan sesuai dengan waktu yang ditetapkan BP Tapera.Dalam hal Peserta Pekerja pindah tempat kerja, Peserta Pekerja harus memberitahukan kepesertaannya dalam program Tapera kepada Pemberi Kerja baru dengan menunjukkan nomor identitas kepesertaan.

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

BP Tapera wajib menyampaikan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Komite Tapera paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.Periode laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bentuk dan isi laporan pengelolaan program  diusulkan oleh BP Tapera setelah berkonsultasi dengan Komite Tapera.Laporan keuangan BP Tapera  disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan  dipublikasikan dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui media masa elektronik dan melalui paling sedikit 2 (dua) media masa cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional, paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya,isi publikasi  ditetapkan oleh Komisioner.

Laporan pengelolaan program paling sedikit memuat informasi:

1.   jumlah pengelolaan Dana Tapera

2.   jumlah alokasi Dana Tapera yang telah dimanfaatkan

3.   jumlah Peserta yang telah memperoleh manfaat Dana Tapera

4.   perkembangan hasil pengelolaan Dana Tapera

Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan Dana Tapera yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada BP Tapera.Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan KIK dalam rangka pemupukan Dana Tapera kepada BP Tapera.Bank atau Perusahaan Pembiayaan wajib melaporkan pelaksanaan penyaluran pembiayaan kepada BP Tapera dan Bank Kustodian.Ketentuan mengenai bentuk, isi, dan waktu pelaporan  diatur dengan Peraturan BP Tapera.

Sanksi Administratif Dan Tata Cara Pengenaan

Otoritas yang berwenang mengenakan sanksi administratif meliputi:

a.         Komite Tapera;

b.         BP Tapera;

c.         Otoritas Jasa Keuangan; dan

d.    otoritas yang berwenang memberikan ijin usaha atau yang mengawasi kegiatan usaha Pemberi Kerja.

Pihak yang dikenai sanksi administratif meliputi:

a.         Peserta;

b.         Pemberi Kerja;

c.         BP Tapera;

d.         Bank Kustodian;

e.         Bank atau Perusahaan Pembiayaan; dan

f.          Manajer Investasi.

Sanksi Administratif Kepada Peserta Pekerja Mandiri

Pekerja Mandiri  dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari BP Tapera dalam hal :

1. Pekerja Mandiri  yang berpenghasilan paling sedikit sebesar Upah minimum wajib menjadi Peserta.

2.   Peserta Pekerja Mandiri wajib menyetorkan sendiri Simpanan ke dalam Rekening Dana Tapera.

3.   Peserta Pekerja Mandiri wajib membayar Simpanan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

4.  Peserta wajib membayar Simpanan setiap bulan sesuai dengan waktu yang ditetapkan BP Tapera.

Pengenaan sanksi peringatan tertulis  dilakukan sebagai berikut:

1.   Pekerja Mandiri yang melanggar ketentuan  dikenai peringatan tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

2.   apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja a, Pekerja Mandiri tidak melaksanakan kewajibannya, BP Tapera mengenakan sanksi peringatan tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja 

Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan

1.   Pemberi Kerja wajib mendaftarkan pekerja kepada BP Tapera.

2. Pemberi Kerja wajib membayar Simpanan Peserta yang menjadi kewajibannya dan memungut Simpanan Peserta yang menjadi kewajiban Pekerjanya yang menjadi Peserta.

3. Pemberi Kerja wajib menyetorkan Simpanan peserta  setiap bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dari bulan Simpanan yang bersangkutan ke Rekening Dana Tapera.

dikenai sanksi administratif berupa:

a.         peringatan tertulis;

b.         denda administratif;

c.         memublikasikan ketidakpatuhan Pemberi Kerja;

d.         pembekuan izin usaha; dan/atau

e.         pencabutan izin usaha.

Pengenaan sanksi administratif  dilakukan sebagai berikut:

1.   Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan  dikenai peringatan tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja oleh BP Tapera

2.   apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja , Pemberi Kerja tidak melaksanakan kewajibannya, BP Tapera mengenakan sanksi peringatan tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja

3.   apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah sanksi peringatan tertulis kedua , Pemberi Kerja yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi denda administrative.Denda administratif  dikenakan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) setiap bulan dari Simpanan yang seharusnya dibayar, yang dihitung sejak peringatan tertulis kedua berakhir;denda administratif disetorkan kepada BP Tapera bersamaan dengan pembayaran Simpanan bulan berikutnya dan menjadi pendapatan lain BP Tapera

Sanksi memublikasikan ketidakpatuhan Pemberi Kerja dikenakan apabila setelah pengenaan sanksi denda administratif  Pemberi Kerja tidak melaksanakan kewajibannya.Sanksi memublikasikan  dikenakan oleh BP Tapera setelah terlebih dahulu mendapat izin dari :

1.   Otoritas Jasa Keuangan untuk lembaga jasa keuangan

2. otoritas berwenang lainnya untuk bukan lembaga jasa keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi pembekuan izin usaha Pemberi Kerja dikenakan apabila setelah pengenaan sanksi memublikasikan ketidakpatuhan Pemberi Kerja , Pemberi Kerja tidak melaksanakan kewajibannya

Sanksi pencabutan izin usaha Pemberi Kerja dikenakan apabila setelah pengenaan sanksi pembekuan izin usaha Pemberi Kerja , Pemberi Kerja tidak melaksanakan kewajibannya.

Sanksi pembekuan izin usaha dan pencabutan izin usaha  dikenakan oleh:

1.   Otoritas Jasa Keuangan untuk lembaga jasa keuangan dan

2.   otoritas berwenang lainnya untuk bukan lembaga jasa keuangan, setelah mendapat rekomendasi BP Tapera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberi Kerja  dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari BP Tapera dalam hal melanggar ketentuan :

1.   Dalam hal Peserta Pekerja pindah tempat kerja atau dimutasi, Pemberi Kerja yang lama dan Pemberi Kerja yang baru wajib melaporkan Pekerja dimaksud kepada Bank Kustodian melalui BP Tapera.

2.   Pemberi kerja melakukan pemutakhiran data Pekerja yang terkait dengan kepesertaan Tapera; dan

3.   Pemberi kerja menyimpan seluruh laporan daftar perincian pembayaran Simpanan yang menjadi tanggung jawabnya dan Pekerja.

Pengenaan sanksi peringatan tertulis  dilakukan sebagai berikut:

1.   Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan  dikenai peringatan tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

2.   apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja , Pemberi Kerja tidak melaksanakan kewajibannya, BP Tapera mengenakan sanksi peringatan tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

Sanksi Administratif Kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat

Dalam hal BP Tapera melanggar ketentuan mengenai  kewajiban memberikan simpanan dan hasil pemupukannya yang wajib diberikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah kepesertaan peserta  dinyatakan berakhir, BP Tapera dikenai sanksi administratif berupa:

1.   peringatan tertulis

2. pengenaan bunga Simpanan akibat keterlambatan pengembalian.Besaran pengenaan bunga Simpanan akibat keterlambatan pengembalian dihitung berdasarkan tingkat suku bunga Simpanan yang dijamin oleh lembaga penjaminan simpanan.

Sanksi  dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.Pengenaan sanksi administratif  dilakukan sebagai berikut:

1.  BP Tapera dikenai peringatan tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

2.  apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja , BP Tapera tidak melaksanakan kewajibannya, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi peringatan tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja

3.   apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja f b, BP Tapera yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi pengenaan bunga Simpanan akibat keterlambatan pengembalian.pengenaan bunga Simpanan akibat keterlambatan pengembalian diberikan kepada Peserta yang pengembalian Simpanannya terlambat beserta pokok Simpanan dan hasil pemupukan.

Dalam hal BP Tapera melanggar ketentuan mengenai kewajiban  menyampaikan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Komite Tapera paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya, BP Tapera dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Komite Tapera .

Pengenaan sanksi peringatan tertulis  dilakukan sebagai berikut:

1. BP Tapera dikenai peringatan tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

2.  apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja  BP Tapera tidak melaksanakan kewajibannya, Komite Tapera mengenakan sanksi peringatan tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

Sanksi Administratif Kepada Bank Kustodian

Bank Kustodian  dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal melanggar ketentuan :

1.   Kewajiban Bank Kustodian untuk  mencatat penerimaan Simpanan ke dalam rekening setiap Peserta.

2.   Kewajiban Bank Kustodian untuk  menghitung nilai aktiva bersih Dana Tapera pada setiap hari bursa.

3.  Kewajiban Bank Kustodian untuk  menyampaikan laporan keuangan tahunan Dana Tapera yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada BP Tapera.

Pengenaan sanksi peringatan tertulis  dilakukan sebagai berikut:

1.   Bank Kustodian  dikenai peringatan tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

2.  apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja , Bank Kustodian tidak melaksanakan kewajibannya, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi peringatan tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

Sanksi Administratif Kepada Bank atau Perusahaan Pembiayaan

Bank atau Perusahaan Pembiayaan  dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh BP Tapera dalam hal :

1. Bank atau Perusahaan Pembiayaan melanggar kewajibannya untuk  melaporkan pelaksanaan penyaluran pembiayaan perumahan kepada BP Tapera dan Bank Kustodian.

2. Bank atau Perusahaan Pembiayaan melanggar kewajibannya untuk  melaporkan pelaksanaan penyaluran pembiayaan kepada BP Tapera dan Bank Kustodian.

Pengenaan sanksi peringatan tertulis  dilakukan sebagai berikut:

1.  Bank atau Perusahaan Pembiayaan dikenai peringatan tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

2.   apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja , Bank atau Perusahaan Pembiayaan tidak melaksanakan kewajibannya, BP Tapera mengenakan sanksi peringatan tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

Sanksi Administratif Kepada Manajer Investasi

Manajer Investasi yang melanggar ketentuan mengenai kewajiban menyampaikan laporan keuangan tahunan KIK dalam rangka pemupukan Dana Tapera kepada BP Tapera sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pengenaan sanksi peringatan tertulis  dilakukan sebagai berikut:

1.   Manajer Investasi  dikenai peringatan tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

2.   apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja , Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi peringatan tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

Sumber Dana Tapera

Dana Tapera bersumber dari:

1.   hasil penghimpunan Simpanan Peserta

2.   hasil pemupukan Simpanan Peserta

3.   hasil pengembalian kredit/pembiayaan dari Peserta

4.  hasil pengalihan aset Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang dikelola oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil

5.   dana wakaf

6. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,antara lain berupa dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.

Dana Tapera yang bersumber dari dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan  merupakan tabungan Pemerintah pada BP Tapera. Yang dimaksud dengan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada pos pembiayaan khusus untuk kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan  termasuk dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang dikelola badan layanan umum yang melaksanakan fungsi pembiayaan perumahan dan piutang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang telah diterima oleh masyarakat. Masyarakat adalah debitur pada badan layanan umum yang melaksanakan fungsi pembiayaan perumahan dan piutang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.

Atas dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, Pemerintah mendapatkan manfaat paling sedikit setara dengan hasil investasi yang diperoleh sebelum dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dikelola BP Tapera.Pengalihan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ke dalam Dana Tapera dilaksanakan dan diselesaikan paling lambat tahun 2021.Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan  sewaktuwaktu dapat ditarik kembali oleh Pemerintah.

Masyarakat yang telah menerima manfaat dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan  dapat ditetapkan atau dicatat sebagai Peserta.Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kepesertaan masyarakat yang telah menerima manfaat dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan  diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Semua aset untuk dan atas nama Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil dilikuidasi setelah dilakukan audit sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.Dalam pelaksanaan likuidasi , menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman membentuk tim.Keanggotaan tim  terdiri atas unsur:

1.  kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;

2.   kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;

3. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara;

4. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri; dan

5. lembaga Pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.

Hasil likuidasi atas semua aset  diserahkan kembali oleh tim kepada Pegawai Negeri Sipil aktif dan Pegawai Negeri Sipil yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau kepada ahli warisnya jika Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia melalui BP Tapera.

Selain melaksanakan likuidasi , tim melakukan penghitungan dan penetapan terhadap dana tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil yang:

1.   terhimpun sejak Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil dibubarkan; dan

2.   berbentuk deposito dan/atau jenis investasi lain beserta hasil pemupukannya.

Yang dimaksud dengan dana adalah dana yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Dana tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil yang telah dihitung dan ditetapkan  dialihkan kepada BP Tapera.BP Tapera mengembalikan dana tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil kepada:

1.   Pegawai Negeri Sipil aktif sebagai saldo awal Peserta

2.  Pegawai Negeri Sipil yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau ahli warisnya jika Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia.

Pemberi Kerja Swasta  mendaftarkan Pekerjanya kepada BP Tapera paling lambat 7 (tujuh) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat pada tanggal 25 Mei 2020 .Berlakunya PP No 25 Tahun 2020 maka , Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Penulis : N. Budi Arianto Wijaya

Sumber :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG  TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT