Langsung ke konten utama

HUKUM PROPERTI DAN KONSTRUKSI

Cara Aman Top Up atau Take Over KPR oleh N.Budi Arianto Wijaya

pada tanggal Oktober 03, 2021

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Komentar

Posting Komentar

Postingan Populer

TENDER PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI (Penulis ; N.Budi Arianto Wijaya)

Persiapan pemilihan penyediaa Pekerjaan Konstruksi Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi pada prinsipnya dilakukan melalui metode Tender, pascakualifikasi, 1 (satu) file, dan evaluasi dengan sistem harga terendah. Pemilihan Penyedia dengan menggunakan sistem harga terendah dapat menggunakan sistem harga terendah sistem gugur atau harga terendah ambang batas. Dalam hal pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi bersifat kompleks, pemilihan dilakukan melalui metode Tender, prakualifikasi, 2 (dua) file, dan evaluasi dengan sistem nilai.Dalam hal pemilihan menggunakan sistem evaluasi harga terendah ambang batas atau metode evaluasi sistem nilai , persyaratan/kriteria evaluasi teknis dan ambang batas ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. Proses kualifikasi untuk pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan metode: a. pascakualifikasi, untuk Tender Pekerjaan Konstruksi yang bersifat tidak kompleks; atau b. prakualifikasi, untuk Ten...

SERTIFIKAT KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG/SKBG SARUSUN penulis : N.Budi Arianto Wijaya

Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Sarusun yang selanjutnya disebut SKBG Sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas Sarusun di atas barang milik negara atau barang milik daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa. SKBG Sarusun merupakan surat tanda bukti kepemilikan atas Sarusun di atas Barang Milik Negara (BMN) atau Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa.SKBG Sarusun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang terdiri atas: 1. salinan Buku Bangunan Gedung 2. salinan Surat Perjanjian Sew...

PENILAI AHLI KEGAGALAN BANGUNAN (penulis : N. Budi Arianto Wijaya)

Penilai Ahli adalah orang perseorangan, kelompok, atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan. Kegagalan Bangunan sendiri pengertiannya adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi Penilai Ahli yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan terdiri atas: a. orang perseorangan b. kelompok c. lembaga. Menteri PUPR berwenang dan bertanggung jawab terhadap: a. pelaksanaan pencatatan Penilai Ahli b. penetapan penugasan Penilai Ahli yang tercatat dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan. Kewenangan Menteri dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). LPJK adalah lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah denga...

Diberdayakan oleh Blogger